AD / ART

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PPI INDIA

.

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPI India

 

 

 

PEMBUKAAN

Kami, Pelajar Indonesia di India, dengan ini menyatakan untuk mendirikan sebuah perhimpunan bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang berdasarkan pada prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mempertahankan, mengisi kemerdekaan dan menegakkan nilai- nilai luhur budaya bangsa.

Atas dasar pemikiran tersebut serta semangat persatuan dan kesatuan maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami terhimpun dalam satu wadah kesatuan dengan berpijak kepada Anggaran Dasar.

 

 

BAB I
IDENTITAS, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang disingkat dengan PPI India.

Pasal 2
Lambang

PPI India

  1. Elemen Lambang PPI India adalah:
    • Padi Kapas;
    • Pena;
    • Buku;
    • Jabat Tangan;
    • Globe; dan
    • Tulisan PPI India di atas Bendera Merah.
  2. Filosofi tiap elemen lambang PPI India adalah:
    • Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia;
    • Pena melambangkan semangat untuk mengakumulasi ilmu, meningkatkan pemahaman, dan berbagi pengetahuan lewat tulisan;
    • Buku melambangkan semangat menuntut ilmu;
    • Jabat Tangan melambangkan semangat persahabatan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai cita-cita organisasi;
    • Globe melambangkan wawasan internasional PPI India; dan
    • Tulisan PPI India di atas Bendera (Merah Putih) melambangkan (rasa nasionalisme) dan tujuan organisasi untuk menyukseskan misi dan kepentingan bangsa Indonesia.

Pasal 3
Tempat dan Waktu Pendirian

PPI India didirikan di New Delhi, India pada hari Minggu tanggal 9 Februari 1997 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
Kedudukan

Sekretariat PPI India berkedudukan di wilayah teritorial Negara Republik India.

BAB II
AZAS

Pasal 5

Organisasi ini berazaskan Pancasila.

BAB III
SIFAT, CORAK, DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 6
Sifat Organisasi

  1. Organisasi ini bersifat independen, nirlaba, dan tidak berafiliasi kepada kepentingan golongan tertentu.
  2. Organisasi ini bersifat terbuka terutama dalam hal penerimaan anggota, menampung aspirasi dan prakarsa anggota.

Pasal 7
Corak Organisasi

Organisasi ini bergerak di bidang pengkajian dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam kerangka partisipasi dalam pembangunan bangsa.

Pasal 8
Tujuan Organisasi

Organisasi ini bertujuan untuk:

  1. menjembatani komunikasi antarpelajar, alumni PPI India, dan masyarakat Indonesia;
  2. meningkatkan wawasan kebangsaan dan kualitas keilmuan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India;
  3. ikut menyukseskan misi dan kepentingan bangsa Indonesia;
  4. ikut menyukseskan kerja sama yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan India;
  5. menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi pelajar di negara lain;
  6. memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional dan
  7. meningkatkan kemampuan kepimpinan setiap anggota.

 

 

 

BAB IV
USAHA

Pasal 9

Organisasi ini mengadakan usaha-usaha:

  1. meningkatkan kemampuan dan wawasan berorganisasi para anggotanya;
  2. mempererat komunikasi serta kerjasama internal dan eksternal organisasi; dan
  3. menghimpun dana demi kesinambungan aktivitas organisasi.

 

BAB V
KEANGGOTAN

Pasal 10

Anggota organisasi terdiri dari:

  1. Anggota biasa; dan
  2. Anggota luar biasa.

 

BAB VI
KEWENANGAN DAN UNSUR ORGANISASI

Pasal 11
Kewenangan

Kewenangan tertinggi organisasi berada di tangan para anggota dan dilaksanakan melalui Musyawarah Tahunan Anggota yang diadakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 12
Wewenang Musyawarah Tahunan Anggota

Musyawarah Tahunan Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 di atas berwenang untuk:

  1. menerima atau menolak pertanggungjawaban kepengurusan demisioner;
  2. merevisi AD/ART bila dianggap perlu;
  3. memberikan garis-garis besar program kerja baru; dan
  4. memilih Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang baru.

Pasal 13
Unsur

Organisasi ini terdiri dari unsur:

  1. Pusat;
  2. Komisariat; dan
  3. Perwakilan.

BAB VII
PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14
Pelindung

Pelindung secara ex-officio dijabat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk India.

Pasal 15
Penasehat

  1. Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang dipandang mampu memberi saran atau masukan yang sifatnya tidak mengikat.
  2. Keanggotaan dan komposisinya ditentukan oleh pengurus terpilih.

 

 

BAB VIII
SUMBER KEUANGAN

Pasal 16

  1. Keuangan PPI India diperolah dari uang iuran anggota.
  2. Bantuan donatur dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
  3. Usaha-usaha yang tidak melanggar peraturan organisasi.

 

 

BAB IX
BADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 17

Organisasi ini berhak membentuk badan-badan khusus menurut kepentingan.

 

 

BAB X
PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 18

Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Tahunan Anggota.

 

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum ditetapkan secara rinci dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah Tahunan Anggota.

 

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar:

  1. Anggaran Dasar ini merupakan hasil revisi dari Anggaran Dasar tahun 2014.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Hyderabad

Pada Tanggal 23 Agustus 2015

Presidium Sidang,

Andi Ruspita Dewi

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI INDIA
(PPI INDIA)

PPI India

 

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang disingkat PPI India adalah organisasi pelajar yang berorientasi pada keilmuan, keintelektualan, kebudayaan dan tujuan kemanusiaan.

 

BAB II
KEANGGOTAN

Pasal 2
Jenis Anggota

  1. Anggota biasa ialah setiap warga negara Indonesia yang menuntut ilmu pada suatu lembaga pendidikan tinggi dan menengah di India.
  2. Anggota luar biasa ialah orang-orang tertentu yang diangkat oleh organisasi dengan persetujuan Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 3
Persyaratan Anggota

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa PPI adalah:
    • warga negara RI yang belajar pada suatu lembaga pendidikan tinggi dan menengah di India, dengan program studi minimal 6 (enam) bulan; dan
    • menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan- ketetapan organisasi.
  2. Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa PPI India adalah:
    • alumni PPI India yang dalam kurun waktu dua tahun sejak kelulusan; atau
    • orang-orang tertentu yang telah memberi kontribusi secara signifikan kepada organisasi, diusulkan oleh salah satu komisariat serta disetujui melalui Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 4
Hak Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut:
    1. hak pilih serta mengajukan usul dan saran kepada pimpinan organisasi;
    2. hak bantuan hukum dan non-hukum;
    3. hak ekonomi berupa fasilitas pinjaman dalam bidang kesehatan dan keilmuan sesuai dengan pertimbangan pengurus; dan
    4. bantuan dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan keilmuan.
  2. Anggota luar biasa mempunyai hak menyatakan pendapat dan mengajukan usul serta saran kepada pimpinan organisasi.

Pasal 5
Kewajiban Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
    • menjunjung serta membela kehormatan bangsa dan negara;
    • membayar iuran anggota;
    • menjaga nama baik organisasi dengan tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan/atau yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); dan
    • berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
  2. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
    • menjunjung serta membela kehormatan bangsa dan negara; dan
    • menjaga nama baik organisasi dengan tidak terlibat dalam tindakan kriminal dan/atau yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 6
Berakhirnya Keanggotaan

  1. Keanggotan biasa berakhir karena:
    • meninggal dunia;
    • berhenti atas permintaan sendiri;
    • diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat; atau
    • telah menyelesaikan program studi ditandai dengan penerimaan.

 

  1. Keanggotan luar biasa berakhir karena:
    • meninggal dunia;
    • berhenti atas permintaan sendiri;
    • diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat; atau
    • tidak melanjutkan      studi    selama     2    masa     periode     akademi     di   institusi pendidikan dalam wilayah India.

Pasal 7
Tata Cara Pemberhentian

  1. Pemberhentian dan skorsing anggota karena suatu tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Pemberhentian atau skorsing hanya boleh dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rapat pimpinan.
  3. Anggota yang diberhentikan atau diskorsing oleh Dewan Pimpinan Pusat mempunyai hak untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Sebelum pemberhentian atau skorsing kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis dua kali.

 

BAB III
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 8
Formasi

  1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pengurus dalam PPI India.
  2. Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 9
Kewenangan dan Kewajiban

  1. Dewan Pimpinan berwenang untuk:
    • menjalankan roda organisasi tingkat nasional;
    • mengambil dan menetapkan  keputusan  atas  nama  seluruh  anggota  dalam  hal-hal keadaan yang dianggap perlu;
    • berwenang menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga di dalam dan di luar wilayah India; dan
    • berwenang mengeluarkan pernyataan sikap atas nama PPI India melalui koordinasi dengan PPI Komisariat.
  2. Dewan Pimpinan berkewajiban untuk:
    • melaksanakan program kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja PPI India;
    • membina dan menggalang kekompakan di antara para anggota;
    • menjalin hubungan dengan lembaga atau instansi yang lain;
    • membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.

Pasal 10
Pemilihan

  1. Ketua Umum dipilih dalam Musyawarah Tahunan Anggota yang dilaksanakan dengan:
    • langsung, yaitu memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
    • umum, yaitu setiap anggota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berhak mengikuti Pemilihan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
    • bebas, yaitu setiap anggotadalam melaksanakan haknya mendapat kan jaminan keamanan, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
    • rahasia, yaitu pemilih dalam memberikan suaranya pada pemilihan di tempat (offline) mendapatkan jaminan bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Pada pemilihan online, pilihan pemilih tidak boleh diketahui orang lain kecuali panitia yang menerima voting dan saksi.
  2. Kelengkapan Dewan  Pimpinan  Pusat   dibentuk   oleh   Ketua Umum  dengan pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat terpilih jika lebih.
  3. Masa jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa atau periode berikutnya.

 

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Dewan Pengawas adalah lembaga yang berwenang mengawasi kinerja Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 12

  1. Dewan Pengawas berkedudukan setara dengan dewan pimpinan pusat.
  2. Dewan Pengawas terdiri atas seorang Ketua dan dua anggota yang dipilih dari anggota PPI India
  3. Dewan Pengawas harus memiliki pengalaman organisasi dalam Dewan Pimpinan Pusat setidak-tidaknya satu periode kepengurusan.
  4. Dewan Pengawas ditentukan dalam Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 13

  1. Dewan Pengawas berhak:
    • mendapatkan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat secara berkala;
    • mengevaluasi pelaksanaan kinerja Dewan Pimpinan Pusat secara berkala; dan
    • melaksanakan Musyawarah Luar Biasa.
  2. Dewan Pengawas berkewajiban:
    • menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Tahunan Anggota; dan
    • menyelenggarakan Musyawarah Tahunan Anggota.

 

BAB V
PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN KOORDINATOR

Pasal 14

  1. Komisariat dapat dibentuk pada suatu daerah yang belum mempunyai komisariat, apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya tiga anggota, atas persetujuan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Koordinator dapat dibentuk di setiap universitas yang memiliki anggota sekurang- kurangnya tiga orang, atas persetujuan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

 

BAB VI
FORMASI PIMPINAN KOMISARIAT

Pasal 15

  1. Dewan Pimpinan Harian Komisariat adalah badan pengurus harian (BPH) dalam Komisariat.
  2. Dewan Pimpinan komisariat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan departemen sesuai dengan kebutuhan.

 

BAB VII
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS HARIAN KOMISARIAT

Pasal 16

  1. Dewan Pimpinan Komisariat memiliki wewenang untuk:
    • menjalankan roda organisasi di tingkat Komisariat;
    • mengambil dan     menetapkan       keputusan      atas     nama     seluruh      anggota Komisariat dalam hal-hal keadaan yang dianggap perlu; dan
    • menjalin hubungan dengan pihak eksternal di dalam wilayah India dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Komisariat berkewajiban untuk:
    • melaksanakan program kerja yang  telah  disepakati  dalam  Rapat  Kerja  PPI Komisariat;
    • membina dan menggalang kekompakan di antara para anggota;
    • menjalin hubungan dengan lembaga atau instansi yang lain;
    • membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan; dan
    • merespon saran dan masukan dari anggota.

 

BAB VIII
PEMILIHAN PIMPINAN KOMISARIAT

Pasal 17

  1. Ketua Komisariat dipilih oleh Musyawarah Tahunan Anggota Komisariat yang dilakukan sesuai kesepakatan Komisariat yang bersangkutan;
  2. Kelengkapan Komisariat     dibentuk     sesuai     kesepakatan      Musyawarah Tahunan Komisariat.
  3. Ketua Komisariat dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

 

BAB IX
KOORDINASI DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN KOMISARIAT

Pasal 18

  1. Setiap pelajar yang terdaftar sebagai anggota PPI Komisariat secara otomatis menjadi anggota PPI India sebagaimana diatur pada Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dewan Pimpinan Pusat dalam menjalankan program melalui kepanitiaan bersifat ad hoc yang anggotanya berasal dari perwakilan komisariat.
  3. Dewan Pimpinan Pusat dapat menjalankan program lewat kolaborasi dengan salah satu komisariat.

 

BAB X
PENGATURAN KEUANGAN

Pasal 19

  1. Iuran tahunan anggota dibayarkan setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui PPI Komisariat sebesar Rs 300,-
  2. Iuran bulanan anggota masuk ke dalam kas komisariat yang besarannya ditentukan oleh komisariat masing-masing.
  3. Bantuan-bantuan dari pihak ketiga bisa disalurkan kepada Dewan Pimpinan Pusat maupun PPI komisariat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam program kerja organisasi.

 

BAB XI
MUSYAWARAH TAHUNAN ANGGOTA

Pasal 20

  1. Musyawarah Tahunan Anggota adalah badan tertinggi organisasi.
  2. Musyawarah Tahuan Anggota diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dihadiri sekurang- kurangnya oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.
  3. Musyawarah anggota dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh utusan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah komisariat.
  4. Musyawarah anggota dapat dianggap sah apabila jumlah suara sekurang- kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah.
  5. Apabila ketentuan dalam ayat 4 tidak dapat tercapai, musyawarah diulang lagi selambat-lambatnya 24 jam dan atas persetujuan Musyawarah Tahunan Anggota.
  6. Apabila ketentuan dalam ayat 5 tidak dapat tercapai, pimpinan sidang dengan dibantu Ketua dan Sekretaris Panitia Penyelenggara MTA berhak mengambil keputusan.
  7. Musyawarah Tahunan Anggota mencakup setidaknya penetapan:
  • penerimaan atau penolakan Laporan Pertanggungjawaban;
  • pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
  • pemilihan dan Pengesahan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat terpilih.

Pasal 21

  1. Musyawarah Tahunan Anggota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.
  2. Penyesuaian terhadap periode Musyawarah Tahunan Anggota bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh seluruh komisariat.
  3. Musyawarah Tahunan Anggota PPI Komisariat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing komisariat.

Pasal 22
Hak Suara

Setiap Anggota Biasa dalam Musyawarah Tahunan Anggota mempunyai hak pilih.

 

BAB  XII
MUSYAWARAH LUAR BIASA ANGGOTA

Pasal 23

Musyawarah       Luar    Biasa    Anggota    adalah     badan     tertinggi     PPI   India    yang kedudukannya setelah Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 24
Tujuan dan wewenang

  1. Musyawarah Luar Biasa Anggota bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat apabila diduga melakukan tindakan penyimpangan dan/atau PPI India dalam keadaan darurat.
  2. Musyawarah Luar Biasa Anggota berwenang memberhentikan pimpinan dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan pimpinan dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
  3. Musyawarah Luar Biasa berwenang untuk membubarkan organisasi.

Pasal 25
Waktu pelaksanaan

  1. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa Anggota dilakukan maksimal hanya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
  2. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26
Mekanisme Pelaksanaan

  1. Anggota mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa Anggota kepada Dewan Pengawas.
  2. Musyawarah Luar Biasa Anggota diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PPI Komisariat dan perwakilan.

 

BAB XIII
RAPAT PENGURUS HARIAN

Pasal 27

Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

 

BAB XIV
RAPAT PENGURUS HARIAN KOMISARIAT

Pasal 28

Rapat pimpinan komisariat diadakan sesuai dengan kesepakatan komisariat masing- masing.

 

BAB XV
KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 29

  1. Keputusan musyawarah diambil dengan musyawarah mufakat.
  2. Apabila ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 tidak dapat terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan dukungan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir, kecuali musyawarah anggota, maka keputusan diambil berdasarkan dukungan suara setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Apabila hasil pemungutan suara masih berimbang maka keputusan diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan musyawarah.

 

BAB XVI
BADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 30

Badan-badan khusus yang dibentuk oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan.

 

 

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 31

  1. Pembubaran organisasi ditetapkan oleh musyawarah anggota yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  2. Sebelum organisasi dibubarkan harus dibentuk satu panitia khusus untuk melaksanakan segala sesuatunya.
  3. Status hak milik organisasi akan diserahkan kepada organisasi pelajar yang terbentuk kemudian.

 

BAB XVIII
ATRIBUT / ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam AD/ART ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

 

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 33

  1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini dibuat untuk dipatuhi dan sebagai landasan kerja organisasi.

 

Ditetapkan di Hyderabad

Pada Tanggal 23 Agustus 2015

Presidium Sidang,

Andi Ruspita Dewi