Notulensi Diskusi ATDIK & PPI Komisariat New Delhi

20160222083928

Pembicara: Hammam Sanadi
Moderator: Mohd. Agoes Aufiya
Notulen: M. Rusdy Namsa

Peserta: Prof. Iwan Pranoto, bpk. Surya, Siti Farthurohmah, Rahma Melina, Stanley Khu, Satrio, dll.

Waktu: Sabtu, 20 Februari 2016
Tempat: Kantor ATDIK KBRI New Delhi

Tema Diskusi:
“Mengupas Kasus Anti Nasionalisme di Jawaharlal Nehru University & Proyeksinya di Indonesia”

Notulensi:
Dalam diskusi yang diawali pemaparan pembicara, disampaikan bahwa dalam pembahasannya 3 kategori pembahasan untuk mengupas tema diatas yaitu pertama, definisi/akar nasionalisme dalam konteks bangsa India; kedua, kondisi dunia akademik kampus JNU dan yang ketiga, proyeksi bagi di Indonesia.

Pertama, dalam konteks terkait kasus di JNU pembicara memberikan penjelasan bahwa nasionalisme india yang berakar dari pemikiran mahatma Ghandhi yang mengedepankan dharma atau kewajiban dalam menjalankan tugas bukan menuntut hak sebagaimana pandangan barat, pemikiran Gandhi dalam Nasionalisme tidak melihat dari aspek agama namun di luar agama siapa pun (sekuler) orangnya yang kemudian di sebut sebagai Mahatma yang artinya orang yang agung, yang kemudian mengembangkan konsep non-violence atau anti kekerasan.

Kedua, terkait kondisi akademik di kampus JNU, pembicara menjelaskan bahwa hal tersebut terdeskripsikan melalui logo JNU itu sendiri di mana ada dua sisi/kutub yang berdampingan satu sama lain dan diantara keduanya ditemukan titik pertemuan antara dua kutub/sisi (yang memiliki makna tesis & anti-tesis atau semisalnya) dalam konteks JNU diartikan sebagai partai kanan dan kiri yang masing-masing berpaham ideologi nasionalisme berbeda, yang pertama nasionalisme yang berorientasi “nation-state” dan yang kedua lebih kepada “universal truth.” Sebagai mana dari dua sisi yang berbeda paham tersebut akan mempertemukan dan menghasilkan titik temu antara dua kutub tersebut yang diartikan sebagai cikal bakal Institusi JNU yang kental dengan menghargai nalar berpikir & logika (ideologi) karena dengan “reasoning” atau “questioning” didunia akademik kampus akan membawa pada pencerahan bagi manusia atau insan akademis di JNU.

Dalam kasus di JNU, pembicara melihat persoalan tersebut menggunakan teori politik populis di mana pada kasus di JNU tuduhan yang di berikan sebagai anti nasionalis kepada president JNU jelas tidak terbukti sehingga permainan media juga sangat terlihat untuk menaikan rating. Selain itu ruang diskusi atau menghargai idelogi atau berpendapat satu kelompok dengan kelompok lain di JNU terkisis dengan adanya intoleransi atau penolakan akan perbedaan tersebut, sehingga kasus ini muncul.

Dalam point terakhir, pembicara kemudian menjelaskan proyeksi di indonesia bahwa sangat relevant karena memiliki kesamaan dinamika jika tidak segera di antisipasi karena kasus yang terjadi di Kashmir memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Papua sehingga kata kuncinya adalah tidak boleh mengkhianati kesepakatan konstitusi untuk menjaga stabilitas politik negara, termasuk definisi nasionalisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar tidak mudah untuk disalahgunakan dalam memaknai atau melabelkan anti-nasionalisme pada kelompok tertentu.

Pasca pemaparan oleh pembicara, beberapa tanggapan & pendapat menggarisbawahi beberapa hal yang penting untuk menjadi pembelajaran baik bagi para mahasiswa maupun bagi bangsa Indonesia kedepan secara umum yang mengambil hikmah dari kasus ini.

1. Perlunya konsolidasi antar partai berhaluan kanan-kiri atau sejenisnya yang berbeda agar meminimalisir konflik yang negatif. Komunikasi antar gerakan/organisasi ini penting sehingga segala “misunderstanding” atau hasutan-hasutam yang buruk dapat diselesaikan secara damai dan bersifat akademis.
2. Perlunya peningkatan”Self development” diantara para mahasiswa salah satunya melalui debat ilmiah, diskusi, dll sehingga menghasilkan generasi akademisi bijaksana dan siap menerima perbedaan demi menemukan kebenaran.
3. Nasionalisme vs “universal truth,” adalah dua hal yang sejak dulu bertentangan sejak dulu kala. Namun dalam konteks ini adalah menjadi hal yang sangat penting dalam mendefinisikan nasionalisme yang berdasarkan amanah konstitusi negara agar tidak disalah maknakan untuk hal yang negatif.
4. Kampus selayaknya menjamin kebebasan segala perdebatan pendapat maupun ideologi selama masih dalam koridor-koridor hukum yang berlaku, termasuk bertanggungjawab atas segala event akademik yang berlangsung didalam kampus (yang mendapat izin) dan tidak berlepas tangan, terkhusus dalam ruang kritik terhadap pemerintah.
5. Pemerintah selayaknya hadir dalam mendistribusikan pemerataan keadilan & kesejahteraan dalam pembangunannya terkhusus ditiap negara bagian atau provinsi yang tidak stabil (separatis) dengan pendekatan persuasif dan non-diskriminasif, sehingga peran pemerintah benar-benar mendapatkan dukungan penuh dalam menjaga integritas bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*