Amartya Sen Vs. Jagdish Bhagwati

Oleh:

Jaenal Abidin

(Telah menyelesaikan M.A. Public Administration di Aligarh Muslim University)

Perdebatan dua begawan ekonomi India Amartya Sen dan Jagdish Bhagwati mewarnai media cetak dan elektronik India pada Juli 2013. Amartya Sen sebagaimana kita ketahui adalah penerima hadiah nobel bidang ekonomi pada tahun 1998 yang sekarang menjadi Professor ekonomi dan filsafat di Universitas Harvard.Juga dikenal sebagai tokoh yang bersama dengan ahli ekonomi Pakistan Mahbub Ul Haq menelurkan teori Human Development yang kemudian  teori tersebut menjadi acuan dasar dalam penyusunan Human Development Report  yang dikeluarkan oleh United Nation Development Project  (UNDP).  Sedangkan Jagdish Bhagwati sekarang adalah Profesor ekonomi dan hukum di Universitas Columbia Amerika Serikat. Ia pernah menjadi penasihat WTO dan penasihat tentang globalisasi di PBB. Dikenal juga dengan berbagai risetnya tentang perdagangan internasional khususnya tentang perdagangan bebas.

Perdebatan tentang strategi ekonomi untuk India ini dimulai ketika, Bhagwati mengirim surat pembaca di harian The Economist (13 Juli 2013) yang mengkritisi buku terbaru Amartya Sen dan Jean Dreze, An Uncertain Glory : India and its contradictions[1] yang resensinya dimuat oleh The Economist dengan judul “Beyond Bootstraps” (29 Juni 2013). Menurut Bhagwati, resensi tersebut pada awalnya mengutip pandangannya tentang upaya untuk mempercepat pertumbuhan dengan melakukan reformasi di sektor perburuhan dan land market untuk mengurangi kemiskinan dan lebih jauh memiliki dana untuk program-program sosial. Tetapi kemudian hal yang membingungkannya adalah ketika resensi tersebut menyatakan bahwa Sen dan Dreze ingin melakukan hal yang lebih “jauh” dari apa yang dilakukan oleh Bhagwati. Kebenaran dalam persoalan ini tulis Bhagwati adalah Sen terlambat  belajar untuk memberikan lip service  berkaitan dengan isu pertumbuhan, yang ia telah lama mengkritiknya sebagai solusi. Dia tidak secara eksplisit mendukung setiap kebijakan pro pertumbuhan, seperti membuka pasar India untuk perdagangan dan investasi asing, baik sebelum ataupun setelah reformasi pada tahun 1991. Ia juga tidak menyadari kebijakan redistribusi yang besar bagi masyarakat miskin tanpa adanya pertumbuhan bukan sebuah  kebijakan yang layak.

Sebaliknya menurut Bhagwati , Sen secara terus menerus menegaskan bahwa kebijakan redistribusi telah menyebabkan pertumbuhan yang cepat di Asia. Ini adalah kalimat yang tak berdasar. Dalam realitasnya itu seperti meletakkan kereta kuda di depan kudanya. Akhirnya Bhagwati menegaskan bahwa pertumbuhanlah yang menyebabkan dimungkinkannya redistribusi terjadi, bukan sebaliknya.

Pada tanggal 20 Juli 2013, Sen kemudian mengirimkan surat balasan ke harian The Economist untuk menanggapi pandangan Bhagwati tentang bukunya. Sen beranggagapan bahwa Bhagwati telah keliru dalam mendeskripsikan karya-karya sebelum buku An Uncertain Glory : India and its contradictions dan buku ini sendiri. Ia telah menolak untuk menanggapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Bhagwati pada masa lalu, tetapi berbagai distorsi dalam pemikiran ini perlu diluruskan pada saat ini. Sebagaimana surat Bhagwati yang menyatakan bahwa “ Sen telah terlambat untuk belajar lip service tentang pertumbuhan”. Sen meluruskan bahwa pemikirannya adalah kebalikannya. Menurutnya pentingyna pertumbuhan ekonomi sebagai sarana bukan tujuan dalam pembangunan telah menjadi salah satu tema dalam tulisan-tulisannya sejak awal (termasuk di dalamnya tulisan tentang “Choice of Techniques” di tahun 1960 dan “Growth Economics” pada tahun 1970). Kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan perantara untuk memberikan jaminan pada rakyat menjadi tema besar dan diuraikan panjang lebar dalam bukunya “Hunger and Public Action” ditulis bersama Dreze pada tahun 1989.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, tetapi untuk melangkah lebih “cepat” itu harus dikombinasikan dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan berupaya untuk menghapus tingkat buta huruf, menghindari kesehatan yang buruk, kekurangan gizi dan lain-lain. Sehingga kita tidak perlu dibingungkan dengan istilah “redistribusi” pendapatan, yang menjadi fokus perhatian Bhagwati.

Sen menjelaskan bahwa pusat perhatiannya dalam bukunya yang terbaru adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi sangat terbantu dengan dukungan publik yang berdaya dari sisi pendidikan dan kesehatan . Hal ini terlihat pada pengalaman Jepang, Cina, Korea, Singapura dan negara-negara lainnya. Pengalaman ini menjelaskan kemungkinan kereta kuda diletakkan di depan kudanya.

Orientasi Pemikiran Amartya Sen dan Jagdish Bhagwati

Sebelum lebih jauh membahas tentang perdebatan tentang strategi ekonomi yang cocok bagi India, maka ada baiknya kita membahas terlebih dahulu orientasi pemikiran dari kedua begawan ekonomi ini. Untuk itu kita akan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Patrick Bond dalam mengklasifikasikan ideologi para aktivis civil society dan intelektual dalam menyikapi isu globalisasi dan neoliberalisme. Terdapat lima kelompok dengan ideologinya masing-masing : pertama, kelompok global justice movement, yang tergabung dalam kelompok ini umumnya berideologi sosialisme atau anarkisme. Agenda yang dibangun adalah melakukan deglobalisasi modal, globalisasi dari arus bawah rakyat dan membangun solidaritas internasional, anti perang, anti rasisme, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, kebebasan perempuan, isu lingkungan, membebaskan pelayanan negara dari intervensi pasar seperti pendidikan , kesehatan dll, demokrasi partisipatif radikal. Kedua, kelompok nasionalisme dunia ketiga didominasi oleh kelompok berideologi kapitalisme nasional. Agenda yang diusung integrasi global yang berkeadilan melalui reformasi lembaga antar negara, tuntutan untuk mendapatkan keringanan utang dan diperluasnya akses pasar, retorika anti imprealisme, reformasi global governance dan institusi regional dan persatuan dunia ketiga. Tergabung dalam kelompok ini seperti ; Robert Mugabe, Daniel Ortiega dan Vlandimir putin Ketiga, kelompok Post Wasinghton Consensus lebih cendrung kepada  sosial demokrat , agenda kelompok ini adalah memperbaiki pasar yang tidak sempurna, mengkampanyekan sustainable development dalam kerangka kapitalisme melalui lembaga-lembaga PBB,membangun global state building, mendorong Keynesianisme internasional, menentang unilateralisme Amerika Serikat serta menentang militerisme. Tokoh-tokoh seperti Paul Krugman, Anthony Giddens dan Joseph Stiglitz ada dalam barisan ini. Kelompok ini beberapanya kelihatan seperti kiri terutama dalam beraliansi sementara yang lainnya kelihatan seperti berada di sayap kanan bersama dengan kelompok Washington consensus terutama untuk mencari sumber daya, legetimasi dan transaksi agar adanya reformasi yang optimal. Keempat, kelompok Washington Consensus, berideologi neoliberalisme dengan berbagai upaya untuk membungkus program neoliberalisme dengan istilah baru seperti : Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), Public Private Partnerships (PPPs), Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) atas nama transparansi, self regulation dan mekanisme bailout. memberikan dukungan dana agar USA sebagai pimpinan dari imperium, Menetralisir resistensi yang muncul dalam pasar. Pendukungnya seperti Muhammad Yunus, Thomas L. Friedman, H.Kissinger dll. Secara internal kelompok ini memiliki perbedaan pendapat tentang imperium yang dibangun Amerika Serikat karena ada yang berpaham tentang pentingnya national capitalism dan adanya dinamika politik domestik. Kelompok terakhir adalah Kelompok sayap kanan berpandangan neo konservatif memiliki agenda melakukan imprealisme secara militer, subsidi terhdap perusahaan negara, proteksionisme dan penetapan tarif untuk produk luar negeri, globalisasi melalui rasisme dan xenophobia, eksrisme religious dan  membangun patriarki.

Berdasarkan pengkategorian tersebut dapat kita sebut bahwa Amartya Sen yang memilik prinsip yang mengedepankan democratic accountability dan social justice  (lihat  catatan kaki: An Uncertain Glory : India and its contradictions) sangat identik dengan kelompok Post Washington Concencus. Sementara Jagdish Bhagwati yang pemikirannya dapat kita lacak melalui buku terakhirnya Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries (2013) [2], dan juga bukunya Free Trade (2002)[3]. Kita      dapat menyimpulkan bahwa Jagdish Bhagwati  merupakan salah satu tokoh intelektual yang berada pada sisi kelompok Washington concencus.

Secara praktek kedua kelompok ini tidak memiliki perbedaan prinsipil karena kedua kelompok ini berada pada payung yang sama  yaitu kapitalisme. Hanya saja kelompok Washington consensus ingin melihat kapitalisme lebih manusiawi  dengan berbagai indikator human developmentnya. Kepercayaan terhadap lembaga keuangan ditunjukkan oleh kedua kelompok ini seperti IMF yang terkenal dengan kegagalannya dalam mengelola managemen negara-negara yang mengalami krisis. Alih-alih ingin memperbaiki tetapi pada prakteknya menguntungkan pemodal dalam hal ini adalah Trans National Corporation and Multinational Corporation. Demikian juga Bank dunia dengan program-program yang selalu menguntungkan MNC dan TNC sekaligus menciptakan ketergantungan baru dalam kasus India Revolusi Hijau dan Revolusi Putih menjadi pelajaran  penting tentang program bank Dunia (Baca tulisan Merah Hitam : Mengupas kembali revolusi putih India). Hanya saja, kelompok Post Washington Concencus ingin mereformasi lembaga-lembaga internasional tersebut sehingga lebih berkeadilan dan tidak hanya menguntungkan negara-negara maju.

Demikian secara global tentang sikap kedua kelompok tersebut. Tetapi perlu juga kiranya bagi kita untuk melihat perbedaan orientasi pemikiran tersebut dalam konteks domestik India

Model Gujarat VS Model Kerala

Point perdebatan yang penting berkaitan dengan kondisi ekonomi India adalah adanya dua kutub model pembangunan yang berkembang di India. Kedua Begawan ekonomi ini berada di masing – masing sisi kutub tersebut. Jagdish Bhagwati mengapreasiasi keberhasilan Narenda Modi (chief minister Gujarat) dalam memajukan ekonomi Gujarat dengan berpedoman pada prinsip pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan private entrepreneurship dalam mengelola pembangunan.  Di sisi yang lain Amartya Sen mengunggulkan model pembangunan yang dilaksanakan oleh Partai Komunis India (CPI_M) di Kerala dengan mengedepankan redistribusi ekonomi dan dominannya peranan pemerintah dalam pembangunan.

Keberhasilan Gujarat menjadi “industries darling” tidak terlepas dari adanya  efensiensi di sektor pemerintahan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk mengundang investor asing pemerintah Gujarat melakukan Vibrant Gujarat Global Summit yang merupakan media  interaksi bagi para investor dengan pemerintah dilaksanakan dua tahunan yang  sudah dimulai dari tahun 2003. Sehingga tak heran rata-rata pertumbuhan negara bagian Gujarat antara tahun 2004 sampai dengan 2012 mencapai 10,08% lebih baik dari pertumbuhan nasional yang rata-ratanya 8,28%. Gujarat  no. 1 dalam Economic Freedom Index.  EFI ini menandai tidak adanya campur tangan pemerintah dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang yg tidak terkait dengan kebutuhan primer warga. Sehingga warga diberi kebebasan memproteksi dan mengelola barang-barang tersebut berdasarkan keinginannya. Pada sektor pertanian pertumbuhan hasil pertanian rata-rata 10% pertahun sementara sebagian besar wilayah India mengalami penurunan 2%. Ini  disebabkan karena pemerintah gencar membangun irigasi. Pembagunan 120.000 check dams dilakukan bersama dengan organisasi civil society dan organisasi rakyat di tingkat panchayats. Program Khet Talawadi dilancarkan oleh pemerintah yaitu pembuatan kolam atau telaga di setiap desa. Pemerintah membiayai seluruh proses pembuatan telaga apabila petani memberikan 5% tanahnya untuk pembuatan telaga tersebut. Hal ini penting unutk meningkatkan hasil pertanian, karena Gujarat adalah negara bagian yang mudah kehilangan air tanah dan persediaan air.

Hal menonjol lainnya dari Gujarat adalah praktek Good Governance dimana pemerintah melaksanakan program One Day Governance yakni memberikan kemudahan pengurusan berbagai surat-surat seperti castes certificate, surat miskin dsb yang diurus hanya dalam satu hari. Sejak 2003 Gujarat juga telah menggunakan konsep e-governance untuk mengefisienkan birokrasi.

Di lain pihak, adalah Kerala. Negara bagian yang sukses melakukan land reform yang kesuksesan ini hanya dimiliki beberapa negara bagian saja seperti West Bengal. Dengan meloloskan Agrarian Relation Act 1957, negara melindungi petani kecil dengan mendistirbusikan tanah, menghapus sistem landlord, perlindungan pada buruh tani dan juga memberikan batasan atas kepemilikan tanah. Partai Komunis  (CPI-M) membuat model pembangunan yang menyeimbangkan antara produksi barang dengan melakukan upaya perluasan pelayanan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial . Tercatat pada tahun 2011, berdasarkan laporan India Human Development Report, menempatkan Kerala dalam top index dalam hal tingkat melek huruf, kualitas pelayanan kesehatan dan pengeluaran konsumsi rakyat. Selain itu pemerintah juga mendorong organisasi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah memberikan akses kepada rakyat untuk terlibat dalam fungsi administrasi pemerintah. Untuk itu pemerintah membentuk komite rakyat unuk mengawasi, memberikan saran dan menilai pekerjaan birokrasi yang tersebar dalam berbagai departemen terutama dalam persolan pendidikan, kesehatan, pendapatan dan makanan. Komite ini merupakan  representasi dari masyarakat yang berasal dari organisasi rakyat atupun individu dan tersebar di seluruh distrik. Pemerintah negara bagian juga melaksanakan desentralisasi demokrasi dengan melaunching “People’s Campaign for Decentralized Planning”. Pemerintahan lokal yang terdiri dari municipal, distrik blok dan gram pachayats memiliki fungsi dan hak untuk memutuskan alokasi anggaran yang jumlahnya  sekitar 35%-40% dari keseluruhan anggaran pembangunan negara bagian. Tentunya dalam memutuskan anggaran tersebut rakyat terlibat dalam perumusannya.

Melihat gambaran pembangunan ekonomi di dua negara bagian ini Bhagvati dan Amartya Sen memiliki perbedaan yang tentunya didasarkan orientasi pemikiran mereka tentang pembangunan. Jagdish Bhagwati bersama Arvind Panagrariya dalam bukunya India’s Tryst with Destiny (Cetakan versi India dari buku Why Growth Matters) (2012) menulis bahwa model pembangunan yang ada di Gujarat itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Kerala terlebih dahulu. Karena Kerala telah menjadi negara bagian yang mengalami pertumbuhan yang cepat pasca kemerdekaan India, yang telah menjadi negara bagian ranking empat dalam tingkat perkapta gross state domestic product dan menjadi yang pertama dalam pengeluaran atau belanja perkapita. Bhagwati mengakui bahwa Kerala memiliki kebijakan yang concern terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan. Tetapi itu semua didahului dengan pertumbuhan yang terjadi pada ekonomi. Sehingga indicator sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan “Model Kerala”. Model ini terkait dengan kebijakan yang berorientasi pertumbuhan global dan partisipasi sektor swasta. Sehingga kesimpulan Sen tentang pentingya redistribusi  dibandingkan pertumbuhan adalah ciri dai kemalasan intelektual yang dapat menyesatkan dan membahayakan ketika akan melakukan pilihan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembangun sejati itu adalah model Gujarat yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan private entrepreneurship. Model inilah yang diperlukan India untuk melangkah lebih jauh dalam reformasi ekonominya.

 

Menjawab kritikan Bhagwati terhadap keberpihakannya dengan Model Kerala, Sen menulis bahwa kita harus belajar dari pengalaman Kerala tentang bagaimana meningkatkan kualitas fisik hidup manusia. Bukan terfokus pada pengalaman Kerala sebagai “Model Kerala” yang  tentunya terbuka kemungkinan untuk diperbaiki bila ada kekurangan. Sen memaparkan data kualitas indicator sosial  negara bagian Gujarat itu berada dibawah Tamil Nadu dan Himachal Pradesh. Contohnya adalah tingkat kemiskinan penduduk Gujarat sebesar 31.6, Tamil Nadu sebesar 29.4 Himachal Pradesh sebesar 22.9 dan Kerala 19.6 persen. Perlu dicatat berkaitan dengan pembangunan di Kerala tidak hanya merupakan keinginan sepihak dari pemerintah  tetapi juga didorong oleh partisipasi masyarakat. Sen memberi contoh ketika tahun 70’an program memberantas buta huruf diluncurkan pemerintah di Kerala, pemerintah kekurangan dana untuk melksanakanya . Maka gerakan sosial mengorgansir diri dan membentuk sukarelawan-sukarelawan untuk menjadi pendidik untuk mensukseskan program pemberantasan buta huruf. Bagi Sen model Gujarat yang mementingkan pertumbuhan tetapi kurang memperhatikan masalah redistribusi sosial ketika akan dijadikan model bagi negara bagian lainnya akan membuat India tetap tertinggal dengan negara lain seperti Cina yang membelanjakan anggaranya dengan memperhatikan persoalan human development.

Penutup

Perdebatan ini memunculkan pro dan kontra baik dikalangan politisi maupun intelektual. Biarpun secara garis besar yang telah kita bahas diatas bahwa kedua orientasi pemikiran ini pada prakteknya tidak berbeda jauh karena masih dalam payung ideology Kapitalisme. Tetapi pro kontra tetap terjadi. Bahkan Prof Jyati Gosh (JNU) yang tekenal sebagai pakar ekonomi anti neoliberalisme berada pada barisan yang membela Amartya Sen dalam kasus ini. Penggiringan perdebatan ini kearah politis cukup kental apalagi menjelang Pemilu India tahun 2014. Banyak pihak mengatakan bahwa Jagdish Bhagwati ada dibelakang Narenda Modi sedangkan Amartya Sen ada dibelakang Rahul Gandhi dan menjadi tokoh intelektual usulan kebijakan UPA tentang Food Security Bill yang kembali akan dibahas parlemen pada Moonson season  tahun ini. Yang jelas perdebatan yang merupakan cerita lama , yang dikemas dalam  buku baru oleh kedua Begawan ekonomi ini dapat meningkatkan jumlah cetakan buku Why Growth Matters dan An Uncertain Glory di pasar.

 

 [1] Secara garis besar buku ini memiliki kemiripan dengan buku yang pernah diterbitkan oleh Amartya Sen and Jean Dreze Indian Development and Participation (2002) yang memaparkan data tentang indikator human development  India seperti tingkat pendidikan , kesehatan, kemiskinan dan perbandingannya dengan negara lain seperti China. Tentu dengan data yang dimutakhirkan. Dalam buku ini Sen ingin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti tanpa adanya redistribusi manfaat pembangunan kepada rakyat yang kurang mampu. Dengan besarnya pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja akan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sen mengklaim bahwa campur tangan swasta yang memiliki motivasi keuntungan  tidak terbukti efektif dalam menyelenggarakan program pendidikan ataupun kesehatan Lebih jauh, motivasi keuntungan tersebut akan berseberangan dengan kepentingan publik. Terutama kepentingan mereka yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menuntut hak mereka apalagi untuk mempengaruhi kebijakan.

India yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam kurun waktu dua decade tetap menjadi salah satu negara termsikin di dunia. Sebagaimana, Sen menggambarkan India sebagai negara yang  sedang memanjat tangga pendapatan perkapita, tetapi tergelincir ketika menuruni indikator sosial. Ini disebabkan India terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan meninggalkan perrtumbuhan partisipatif, sehingga upaya untuk menghilangkan jurang antara miskin dan kaya hanya retorika belaka. Buku ini menyarankan agar India kembali mempelajari kebijakan sebelum reformasi ekonomi tahun 1991, ketika negara menyediakan layanan penting untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada bagian lain bukunya, mengkritik media India yang monoton memberitakan isu-isu keberhasilan pembangunan. juga semakin cendrung terfokus pada berita tentang life style seperti mode, keahlian memasak, Bollywood dan Cricket daripada terlibat untuk mendiagnosis ketidakadilan dan inefisiensi yang terjadi pada sistem.

Persoalan ini dapat dipecahkan menurut Sen melalui pendidikan dan membangkitkan kepercayaan diri. Adanya perubahan legislatif dan berbagai kelembagaan negara, penggunaan teknologi modern, desentralisasi kekuasaan, perubahan norma sosial, kebiasaan berpikir dan budaya kerja, serta meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi. Phobia terhadap pasar yang semakin berkurang, tidak menyebabkan seluruh sektor publik diserahkan kepada pasar

 

 

[2] Buku ini  menggali sejarah kebijakan ekonomi india yang menurut Bhagwati  sistem ekonomi sosialisme pada masa lalu merupakan sistem yang  mengalami mismanagement sehingga berakibat pada  perlambatan pertumbuhan ekonomi . Pasca tahun 1991 transformasi ekonomi India dengan menggunakan mesin pertumbuhan telah menepis anggapan kelompok kiri bahwa perrtumbuhan ekonomi yang pesat tidak dapat menjadi senjata untuk mengentaskan kemiskinan. Setelah lebih dua dekade reformasi ekonomi India berjalan – mempermudah izin industri, birokrasi menetapkan target produksi untuk perusahaan da menurunkan hambatan tarif perdagangan – telah mendorong 200 juta orang keluar dari kemiskinan. Tiga hal yang perlu diingat menurut Bhagwati pertama, kerangka kebijakan liberal yang telah menghasilkan kemakmuran bagi rakyat tidaklah bersifat libertarian dan juga bukan bersifat fundametalisme pasar. Karena dalam prakteknya kebijakan liberal memungkinkan adanya kebijakan pelestarian lingkungan seperti mengurangi polusi rumah tangga, serta pajak emisi. Sehingga pajak ini akan dapat membentuk pasar yang diinginkan.   Contohnya  seorang produsen yang memproduksi barang, boleh membuang limbahnya ke sungai atau danau di sebuah negara dengan bebas maka akan menimbulkan over produksi karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi lebih kecil dari biaya sosial yang harus dikeluarkan karena tidak adanya pertimbangan terhadap kerusakan lingkungan. OLeh karena itu maka kita harus menerapkan pajak bagi yang membuat polusi. Berdasarkan contoh ini kita dapat meyebutkan ketika membahas tentang polusi adanya kondisi “missing market” dalam pembahasannya dan lebih jauh kita dapat melihat efeknya dimana pajak telah menciptakan market. Selain itu kita tidak harus berideologi pasar untuk menetapkan agenda kebijakan yang tepat. Kedua  Keterbukaan dalam perdagangan adalah satu-satunya mekanisme yang baik. Jika ada kebijakan domestik yang menciptakan penghalang maka perdagangan akan tidak maksimal. Jika pembatasan produksidan perdagangan menghalangi investasi yang lebih besar untuk eksport, maka perdagangan akan tidak maksimal Perdagangan juga tidak maksimal jika seluruh sumber daya yang ada tidak dikerahkan kepada industry yang berorientasi eksport. Analogi yang tepat untuk prinsip ini adalah : if a door is opened but you do not have traction in your legs, you will not get through that door.(Jika pintu telah terbuka tetapi tidak ada keinginan kita untuk melangkah maka kita tidak akan pernah melewati pintu tersebut)Ketiga, Banyak yang mengatakan bahwa Washington consensus menyetir perubahan kerangka kebijakan yang tidak produktif.  Perubahan strategi pembangunan bukan dikarenakan lembaga di Wasihgton seperti Bretton  Wood atau Us Treasury, tetapi karena adanya analisis actual dan ide teoritis terhadap kebijakan yang bersifat autarki (ekonomi tertutup) dan intervensionis yang ada  di dalam sebuah negara. Kemudian berbagai rumusan strategi tersebut diambil alih oleh institusi yang ada di  Washington terutama bank dunia  dan kemudian menjalankannya..

 

[3] Buku ini merupakan tiga kuliah yang dilakukan Bhagwati di Stockholm School of Economics. Dalam sesi pertama kuliahnya Bhagwati menjelaskan tentang mengapa kebijakan perdagangan bebas (free trade) menjadi pilihan kebijakan yang terbaik biarpun ditentang secara  teoritis selama lebih kurang dua abad. Penentangan ini karena selalu terjadinya “Market Failures” pada pasar. Dengan pendekatan persuasive Bhagwati menjelaskan mengapa kebijakan proteksi perdagangan bukanlah kebijakan yang tepat pertama, Kegagalan pasar ternyata lebih memiliki resiko yang lebih kecil ketimbang melakukan proteksi Kedua, bila terjadi kegagalan pasar obatnya bukanlah dengan melakukan proteksi, Obatnya adalah dengan memperbaiki secara langsung distorsi yang terjadi melalui pajak, subsidi atau berbagi intervensi lainnya bukan dengan proteksi perdagangan Ketiga, Proteksi perdagangan dianggap akan dapat meningkatkan kesejahteraan nasional, tetapi harus diingat para politisi lebih cendrung mendengarkan para pelobi dibandingkan ekonom yang menyusun kebijakan perdagangan. Sehingga proteksi yang berusaha untuk mengatasi kegagalan pasar malah berakibat pada kegagalan pemerintah dengan membuat masalah semakin memburuk. Bhagwati menyimpulkan “the invisible hand may be frail, but the visible hand is crippled” (Tangan tak terlihat mungkin lemah, tetapi tangan yang terlihat lumpuh). Dalam sesi kedua Bhagwati membahas tentang unfair trade dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Setelah menyanggah berbagai keberatan terhadap perdagangan bebas, pada kuliah ketiga ia memabahas tentan pentingnya liberalisasi yang bersifat unilateral dan multilateral dan  menolak unilateralism yang besifat agresif serta perjanjian regional serta bilateral.

 

Referensi :

Amartya Sen, An Uncertain glory India and its contradictions ,Penguin books, 2013

Discussion Forum on good governance (concept paper in vibrant Gujarat summit),2001

Jagdish Bhagwati and Arvind Panagariya India’s Tryst with Destiny, Collins Bussiness,2012

Patrick Heller,   Building Local Democracy: Lessons from Kerala (papers),2006

Patrick Bond,‘Global Governance’ or the World Social Forum: Divergent analysis, strategy and tactics (Papers), 2006

The Economist, Beyond bootstraps : Why the world’s biggest democracy still fails too many of its people Jun 29th 2013 

The economist, Go for growth in India Jul 13th 2013 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*